JAKARTA, Nusainsight.com – Pemerintah menegaskan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi prioritas utama. Langkah ini guna memastikan anggaran negara digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan, bahwa subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun. Dan ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
“Diharapkan masyarakat mendapatkan harga yang semurah-murahnya. Tapi kenyataannya, ada yang membeli dengan harga hingga Rp25.000 per tabung. Bahkan ada juga yang mengoplos, ini kan sayang,” ujar Bahlil pada Selasa (4/2/25).
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pentingnya penataan subsidi agar tidak terjadi pemborosan anggaran serta kebocoran dalam distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah mengubah sistem distribusi dengan menaikkan status pengecer menjadi subpangkalan yang lebih mudah diawasi.
“Dengan mereka menjadi subpangkalan, kita akan memberikan fasilitas yang sama dengan pangkalan, sehingga harga bisa dikontrol melalui sistem berbasis IT,” jelas Bahlil.
Menanggapi kritik terkait kurangnya sosialisasi kebijakan ini, Bahlil memastikan pemerintah terus melakukan pendampingan bagi pelaku usaha dan menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan bagi subpangkalan.
“Saya menyadari ini adalah kebijakan baru, pasti ada penyesuaian. Pemerintah akan terus melakukan asistensi agar subsidi benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar reformasi ini tidak menyulitkan masyarakat dalam memperoleh LPG. Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran dan memastikan subsidi hanya diterima oleh mereka yang berhak.
“Tugas kami adalah memastikan subsidi tepat sasaran, tata kelola berjalan baik, dan masyarakat bisa mendapatkan LPG dengan mudah,” tegas Bahlil.(NI 01)