MANGUPURA, Nusainsight.com – Pemerintah Kabupaten Badung terus mengembangkan program makan bergizi gratis bagi siswa di wilayahnya. Untuk mendukung inisiatif tersebut, Pemkab Badung berencana membangun dapur umum yang memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN). Anggaran untuk penyediaan makanan bergizi dipastikan bersumber dari pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah akan memfasilitasi pengadaan dan operasional dapur umum.
Pj. Sekretaris Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba, menyatakan bahwa dapur umum akan dirancang untuk melayani hingga 3.000 siswa per zona, dengan tahap awal fokus di zona utara. “Penentuan lokasi dapur umum akan memanfaatkan bangunan milik pemerintah daerah atau fasilitas yang disewa dengan dana dari BGN,” ujarnya dalam rapat strategis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Kamis (9/1/25).
Dalam pertemuan tersebut, Pj. Sekda menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektoral guna menyusun anggaran berbasis data, hasil yang terukur, dan prinsip transparansi. Setiap alokasi anggaran harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. “Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan menjadi fondasi utama penyusunan APBD. Kita harus fokus pada sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan,” tambahnya.
Rapat awal tahun ini membahas isu strategis, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui diversifikasi sumber dari pariwisata dan retribusi daerah. TAPD juga menekankan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.
Selain itu, dibahas kerja sama dengan TNI dalam program ketahanan pangan dan pariwisata. Ketahanan pariwisata akan difokuskan pada kebersihan kawasan pantai, sementara ketahanan pangan mencakup swakelola jaringan irigasi dan penanaman lahan tidur. “Kerja sama dengan Dinas Pertanian akan mencakup penyediaan bibit, sementara tenaga kerja melibatkan TNI,” jelas Surya Suamba.
Semua program akan dirancang sesuai RPJMD dan target pembangunan nasional. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelumnya akan menjadi dasar penyusunan APBD 2025. Setiap OPD diminta segera memetakan kebutuhan program berdasarkan prinsip value for money.(Nusa 1)