JAKARTA, Nusainsight.com – Realisasi belanja negara pada tahun 2024 mencapai Rp3.350,3 triliun atau 100,8 persen dari target yang telah ditetapkan. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,3 persen year-on-year (YoY). Komposisi belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.486,7 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp863,5 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa belanja negara dioptimalkan sebagai alat penyangga (shock absorber) dan agen pembangunan (agent of development) di tengah tantangan ekonomi global yang penuh risiko dan ketidakpastian.
“Belanja negara adalah alat shock absorber dan juga agent of development. Kita gunakan untuk mengelola perekonomian yang dibayangi risiko ketidakpastian tinggi,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Senin (06/01/25).
Sebagai shock absorber, belanja negara melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan seperti bantuan pangan untuk mengantisipasi dampak El Nino, stabilisasi harga bahan pokok, subsidi energi, serta subsidi pupuk. Dukungan sosial diberikan melalui berbagai program, termasuk PKH, Kartu Sembako, PIP, dan PBI JKN, yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat.
Untuk mendorong pembangunan, anggaran dialokasikan bagi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Proyek strategis nasional, termasuk pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), juga menjadi prioritas.
Manfaat belanja negara dirasakan langsung oleh masyarakat. Di sektor kesehatan, Rp194,4 triliun dialokasikan untuk 96,7 juta penerima PBI JKN dan layanan kesehatan lainnya. Di bidang pendidikan, Rp550,4 triliun digunakan untuk mendukung 21,1 juta penerima PIP dan berbagai program lainnya. Perlindungan sosial mencapai Rp455,9 triliun, mencakup subsidi energi dan berbagai bantuan langsung tunai.(Nusa 1)
